Jakarta, 25 September 2026 — Pemerintah akan menerapkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Wajah penerima bansos akan lebih dahulu dipindai (scan) sebagai verifikasi kelayakannya.
Scan wajah penerima bansos atau biometrik wajah yang terintegrasi dengan data kependudukan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penggunaan teknologi face recognition dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.
“Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition,” ujar Tito dalam acara FEKDIxIFSE di JCC Senayan, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (25/9/2026).
Tito menjelaskan, sistem digitalisasi bansos tersebut tidak hanya terhubung dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri. Data penerima juga akan terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Integrasi tersebut mencakup data dari Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Kepolisian. Dengan demikian, proses validasi penerima bansos dapat dilakukan dengan menggunakan lebih banyak sumber data.
“Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan Kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya,” beber Tito.
Sebagai contoh, Tito menyebut penyaluran bantuan sosial di Banyuwangi masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Menurut dia, hampir 70% penerima bansos di wilayah tersebut disebut tidak berhak menerima bantuan pemerintah.
Sistem scan wajah penerima bansos dan digitalisasi data kemudian diuji coba di Banyuwangi untuk membantu proses validasi penerima bantuan.
Pemerintah selanjutnya menyiapkan 42 kabupaten/kota sebagai daerah percontohan untuk pengembangan sistem digitalisasi bansos. Uji coba tersebut ditargetkan diperluas hingga sekitar 200 kabupaten/kota pada akhir tahun.
“Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga,” tambah Tito.
