Jakarta, 8 Oktober 2026 — Pemerintah menyiapkan kebijakan pencampuran etanol ke dalam bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi. Campuran 20% etanol ke BBM jadi langkah awal yang dimulai periode 2027-2028.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menargetkan penerapan bahan bakar dengan campuran etanol hingga 50% atau E50.
“Kita akan mendorong untuk etanol. Etanol ini arahan Bapak Presiden, di tahun 2027-2028 kita akan bikin mandatory sebesar 20%, dan ke depan kita akan bikin E50,” kata Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, ditulis Kamis (8/10/2026).
Bahlil mengatakan penerapan campuran etanol pada bensin akan mengikuti keberhasilan program Biodiesel B50. Program tersebut telah membuat Indonesia terbebas dari impor solar CN48 melalui pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan campuran biodiesel.
Menurut dia, pengembangan bioetanol juga memiliki keuntungan dari sisi ketersediaan bahan baku. Indonesia memiliki sejumlah komoditas yang dapat diolah menjadi bioetanol, seperti singkong, jagung, dan tebu.
“Kalau E50 ini mampu kita lakukan, maka impor bensin kita akan bisa kita tekan seminimal mungkin untuk kemudian kita menuju kepada kemandirian energi agar semuanya bisa dari kita,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memandang keberhasilan Biodiesel B50 menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Sebenarnya tadi kita berdiskusi mengenai peran Danantara berkaitan dengan investasi yang kita lakukan. Salah satunya dalam rangka mewujudkan ketahanan energi,” ucap Dony.
Ia menambahkan, Danantara memiliki peran strategis dalam mendorong investasi di sektor energi, termasuk melalui perusahaan-perusahaan BUMN. Pengembangan bioetanol pun menjadi salah satu peluang investasi yang dapat menopang agenda ketahanan energi nasional.
