Jakarta, 15 September 2026 – Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung mencapai 159.318 ton hingga September 2026. Jumlah tersebut setara 66,05 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar 241.199 ton.
Sementara itu, realisasi penyaluran tercatat rata-rata 259.650 kilogram per hari. Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 81.881.350 kilogram atau 81,9 ribu ton jagung yang harus disalurkan untuk memenuhi target SPHP Jagung 2026.
Pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2026 serta Surat Badan Pangan Nasional Nomor 494/TS.02.02/B/04/2026 mengenai pelaksanaan penyaluran SPHP Jagung di tingkat konsumen.
“Realisasi SPHP Jagung yang telah mencapai lebih dari 66 persen menunjukkan program ini terus berjalan dan dimanfaatkan oleh peternak,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan resmi, Selasa, (15/9/2026).
Di tengah realisasi tersebut, sambung Rizal, pemerintah juga menambah penyaluran SPHP jagung pakan sebanyak 150.000 ton hingga Desember 2026.
Kebijakan itu merupakan salah satu kesimpulan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan mengenai Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2026 yang digelar pada 7 September 2026.
Tambahan penyaluran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peternak skala menengah dan UMKM, terutama untuk mengantisipasi potensi penurunan produksi jagung akibat kondisi kemarau.
“Dengan adanya kebijakan penyaluran tambahan 150.000 ton hingga Desember 2026, Bulog siap menjalankan penugasan pemerintah dan memastikan jagung pakan tersedia serta dapat diakses oleh peternak sesuai ketentuan,” ujar Rizal.
Menurut Ahmad Rizal, penguatan SPHP Jagung diperlukan karena biaya pakan menjadi salah satu komponen utama dalam kegiatan usaha peternakan. Ketersediaan jagung pakan dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak.
Bulog selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, koperasi, serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penyaluran SPHP Jagung berjalan efektif dan tepat sasaran hingga akhir 2026.
