Home Blog Page 16

Beras SPHP Bulog Ganti Nama Jadi Beras Kita Mulai 20 Oktober 2026

0

Jakarta, 9 September 2026 – Pemerintah melakukan rebranding terhadap beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan memperkenalkan nama baru, yakni Beras Kita.

Selain nama, kemasan beras subsidi tersebut juga diperbarui. Jika sebelumnya menggunakan warna kuning dan hijau, kemasan baru Beras Kita akan didominasi warna biru dan putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, dirinya menyetujui desain dan penggunaan warna biru pada kemasan baru Beras Kita. Menurut dia, warna tersebut memiliki makna tersendiri.

“Saya langsung setuju warnanya ini. Langsung setuju, bagus sekali warnanya, ya kan? Warna kemenangan ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, perubahan kemasan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memperkenalkan Beras Kita rebranding dari Beras SPHP. (dok. Kemenko Bidang Pangan)

Beras Kita dengan kemasan baru rencananya diluncurkan pada 20 Oktober 2026. Peluncuran ini bertepatan dengan momentum memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini akan diluncurkan tanggal 20 Oktober mendatang,” kata Zulhas.

Adapun Beras SPHP yang berganti nama menjadi Beras Kita itu, merupakan beras kualitas medium yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP). Produk ini dikelola dan disalurkan oleh Perum Bulog untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, penggunaan nama Beras Kita merupakan bagian dari upaya membangun identitas produk pangan pemerintah.

Penamaan tersebut mengikuti sejumlah produk pangan pemerintah lainnya yang menggunakan kata “Kita”, seperti MinyaKita dan Gula ManisKita.

Menurut Rizal, kata “Kita” merupakan singkatan dari Keluarga Indonesia Sejahtera. Dengan begitu, Beras Kita Medium berarti Beras Keluarga Indonesia Sejahtera Medium.

Meski berganti nama, istilah SPHP akan tetap dipertahankan pada kemasan sebagai penanda program pemerintah. Namun, keterangan SPHP akan ditempatkan dalam ukuran yang lebih kecil.

“Bahasa SPHP-nya juga masih ada di bawah, yaitu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, tapi dibuat yang lebih kecil,” kata Rizal.

DAMRI Buka Lowongan Kerja, Ada Posisi Staf Komersial dan Manajemen Aset

0

Jakarta, 9 September 2026 – Perum DAMRI membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan perusahaan transportasi milik negara tersebut. Kali ini, DAMRI membuka rekrutmen untuk sejumlah posisi staf yang akan ditempatkan di Kantor Pusat DAMRI.

Mengutip akun Instagram resmi DAMRI, telah dibuka posisi Staf Komersial serta Staf Manajemen Pengelolaan Aset, Logistik, dan Properti.

Untuk posisi Staf Komersial, DAMRI menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon pelamar. Pelamar minimal merupakan lulusan S1 dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun di bidang yang relevan.

Kandidat juga diharapkan memahami business development, strategi pemasaran, sales, partnership, serta pengembangan produk atau jasa.

Perum DAMRI membuka lowongan kerja.
Selain itu, pelamar harus memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, problem solving, analytical thinking, dan presentasi yang baik.

Perum DAMRI membuka lowongan kerja.

DAMRI juga mencari kandidat yang berorientasi pada target, revenue, serta customer satisfaction. Sikap proaktif dan persuasif serta kemampuan membangun relasi menjadi salah satu kualifikasi yang dibutuhkan. Pelamar juga harus siap bekerja dengan target dan memiliki mobilitas tinggi.

Sementara itu, untuk posisi Staf Manajemen Pengelolaan Aset, Logistik, dan Properti, kandidat juga diwajibkan minimal lulusan S1 dengan pengalaman kerja 2 tahun di bidang yang relevan.

Calon pelamar diharapkan memahami pengelolaan aset atau properti, strategi penjualan, pricing, logistik, serta pengembangan bisnis. Kemampuan negosiasi, business development, market analysis, dan commercial thinking juga menjadi bagian dari kualifikasi.

DAMRI juga mencari kandidat yang mampu mengoptimalkan aset yang belum produktif agar dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis baru. Sertifikat pendukung juga disebut dapat menjadi nilai tambah bagi pelamar.

Pendaftaran dibuka hingga 11 September 2026 dengan penempatan kerja di kantor pusat DAMRI. Pelamar dapat melakukan pendaftaran melalui tautan yang tercantum dalam unggahan resmi DAMRI, yakni bit.ly/STAF-KOMERSIAL-ASET-DAMRI.

DAMRI juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan berkedok rekrutmen. Dalam pengumumannya ditegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen DAMRI tidak dipungut biaya, tidak menggunakan perantara, dan tidak meminta imbalan dalam bentuk apa pun.

Seluruh informasi mengenai rekrutmen juga hanya diumumkan melalui kanal resmi Perum DAMRI. Masyarakat yang berminat disarankan memastikan kembali informasi lowongan melalui kanal resmi perusahaan sebelum mengirimkan data lamaran.

Sepekan Pengalihan Stasiun Karet, Pengguna Sudirman Baru Naik 300 Persen

0

Jakarta, 9 September 2026 – KAI Commuter mencatat pengguna Sudirman Baru atau BNI City naik lebih dari 300 persen setelah layanan Stasiun Karet dialihkan sejak 1 September 2026.

Begini Cara Cek Antrean SPKLU PLN lewat PLN Mobile

0

Jakarta, 9 September 2026 – Pengguna kendaraan listrik kini tak perlu khawatir harus berebut atau menunggu terlalu lama saat ingin mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PT PLN (Persero).

Pasalnya, PLN menyediakan fitur AntreEV pada aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pengguna mengecek kondisi antrean SPKLU sebelum menuju lokasi.

Fitur tersebut dikembangkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi pengguna kendaraan listrik saat akan melakukan pengisian daya.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, pengembangan fitur AntreEV merupakan bagian dari upaya PLN menghadirkan layanan digital yang menyesuaikan kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

“Seiring bertambahnya pengguna kendaraan listrik, kebutuhan terhadap layanan SPKLU yang mudah dan praktis juga semakin besar. Karena itu, PLN tidak hanya menambah infrastruktur, tetapi juga menghadirkan layanan digital yang membantu pelanggan mendapatkan kepastian saat akan mengisi daya,” tutur Gregorius di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Cara Cek Antrean SPKLU PLN

Dengan fitur AntreEV, pengguna dapat mengetahui kondisi antrean di SPKLU sebelum memilih lokasi pengisian daya. Pengguna juga bisa memantau nomor antrean dan estimasi waktu tunggu melalui aplikasi PLN Mobile.

Berikut cara cek dan mengambil antrean SPKLU PLN melalui fitur AntreEV:

  1. Buka aplikasi PLN Mobile, kemudian pilih menu Electric Vehicle.
  2. Cari SPKLU yang tersedia dan cek kondisi antreannya.
  3. Pilih SPKLU yang ingin dituju.
  4. Setelah tiba di lokasi SPKLU, scan QR Code yang terdapat pada mesin SPKLU.
  5. Cek nomor antrean yang diperoleh melalui fitur AntreEV.
  6. Pantau posisi antrean dan estimasi waktu tunggu melalui aplikasi.
  7. Ketika tiba giliran, pengguna akan menerima notifikasi dan wajib melakukan konfirmasi maksimal dalam waktu 2 menit. Jika tidak melakukan konfirmasi, antrean akan dibatalkan.
  8. Setelah melakukan konfirmasi, pengguna dapat melakukan pengisian daya kendaraan listrik.
  9. Setelah pengisian daya selesai, pengguna diimbau segera memindahkan kendaraan dari area charging.

PLN menyebut kehadiran fitur AntreEV memungkinkan pengguna mengetahui situasi antrean sebelum datang ke SPKLU. Dengan demikian, pengguna dapat menentukan lokasi pengisian daya dengan lebih praktis.

Selain menggunakan fitur antrean, PLN juga mengimbau pengguna kendaraan listrik untuk menjaga ketertiban selama berada di area SPKLU.

Pengguna diharapkan mengikuti antrean sesuai urutan dalam sistem, memarkirkan kendaraan dengan rapi di area yang telah disediakan, menggunakan fasilitas SPKLU secara bijak, serta segera memindahkan kendaraan setelah proses pengisian daya selesai.

BTN Pertahankan Peringkat idAAA dan Outlook Stable PEFINDO

0

Jakarta, 9 September 2026 – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali mempertahankan peringkat tertinggi idAAA dengan outlook stable dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Peringkat yang telah diraih sejak 2023 tersebut, berlaku untuk periode 4 September 2026 hingga 1 September 2027.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan predikat tersebut merupakan bentuk kepercayaan terhadap fundamental dan ketahanan BTN.

“Peringkat ini memacu kami untuk terus berinovasi menjaga posisi bisnis yang kuat, memperkuat likuiditas dan fleksibilitas keuangan, serta memastikan pertumbuhan bisnis BTN tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Nixon dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Rabu, (9/9/2026).

Peringkat tertinggi diraih BTN melihat kekuatan kredit yang ditopang oleh bisnis, likuiditas, dan fleksibilitas keuangan yang sangat kuat.

Pefindo juga memberikan predikat positif kepada BTN secara korporasi karena didukung sangat kuatnya dukungan pemerintah, sejalan dengan peran BTN dalam mendukung program-program pemerintah di sektor perumahan termasuk Tiga Juta Rumah milik Presiden Prabowo Subianto.

Selain peringkat korporasi, Pefindo juga mempertahankan peringkat idAAA untuk Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp300 miliar, serta peringkat idAA untuk Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp2 triliun.

Bukit Asam Genjot Bisnis Lewat Sejumlah Proyek Strategis, Termasuk DME

0

Jakarta, 9 September 2026 – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, terus melakukan pengembangan infrastruktur untuk menjaga kinerja operasional dan finansial. Sejumlah proyek strategis dalam tahap konstruksi, dan terdapat proyek yang masih dalam tahap pengkajian.

Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan mengungkapkan, untuk memperkuat bisnis inti batubara, PTBA terus mengembangkan infrastruktur pertambangan dan logistik. Seperti proyek Tanjung Enim–Kramasan yang menjadi salah satu proyek strategis untuk meningkatkan kapasitas angkutan dan memperkuat sistem logistik serta distribusi batubara.

Hingga saat ini, progres proyek Tanjung Enim–Kramasan telah mencapai sekitar 93 persen. PTBA juga telah memperoleh komitmen pendanaan melalui Term Sheet dengan bank-bank Himbara untuk Senior Term Loan Facility hingga Rp3,56 triliun.

PTBA juga berkomitmen mempercepat realisasi proyek strategis pembangunan fasilitas Coal Handling Facility (CHF) dan Train Loading Station (TLS) 6–7 pada jalur angkutan batubara relasi Tanjung Enim–Kramasan. Pengembangan infrastruktur ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas angkutan dan pemuatan batubara serta mendukung efisiensi rantai pasok.

“Kami terus mempercepat pengembangan proyek Tanjung Enim-Kramasan serta fasilitas CHF dan TLS 6–7 agar sistem logistik batubara semakin terintegrasi dan mampu mendukung kebutuhan pelanggan secara optimal,” ungkap Bambang dalam keterangannya dikutip, Rabu (9/9/2026).

Dirinya melanjutkan, sejalan dengan transformasi bisnis, PTBA terus mendorong hilirisasi dan diversifikasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya sekaligus membangun sumber pertumbuhan baru.

Pada bisnis hilirisasi, PTBA bersama mitra strategis terus mengeksplorasi pengembangan Dimethyl Ether (DME) dan Metanol, termasuk dari sisi teknologi, keekonomian, dan skema bisnis. Perseroan juga tengah mengembangkan Kalium Humat, produk berbasis hasil pengolahan batubara yang berpotensi mendukung sektor pertanian. Saat ini, pilot plant Kalium Humat memiliki kapasitas sekitar 171 ton per tahun, dengan target pengembangan hingga 10.000 ton per tahun.

“Kami melihat potensi yang luas dari sumber daya yang dimiliki PTBA untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, termasuk DME, Metanol, dan Kalium Humat,” pungkas Bambang.

Sebagai tambahan informasi, pada Semester I-2026, PTBA membukukan pendapatan sebesar Rp22,03 triliun, meningkat 8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Laba bersih Perseroan mencapai Rp2,65 triliun, tumbuh 218 persen yoy.

Sementara secara operasional, PTBA mencatat produksi batubara sebesar 19,45 juta ton dan penjualan sebesar 21,10 juta ton.

Menkeu Purbaya Bantah Gaji ASN Daerah Dipindah ke Bank BUMN

0

Jakarta, 9 September 2026 — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa membantah ada rencana pengalihan pembayaran gaji (payroll) aparatur sipil negara (ASN) ke bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara). Payroll ASN tetap melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Enggak ada. Itu bukan dari kita, kita tidak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (9/9/2026).

Purbaya mengatakan mekanisme penyaluran gaji ASN daerah melalui BPD tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah pusat juga belum menyiapkan perubahan terhadap mekanisme transfer maupun penyaluran dana kepada pemerintah daerah.

Menurut Purbaya, proses transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah masih dilakukan menggunakan mekanisme yang selama ini berjalan.

“Tapi kalau pemda-nya yang ngatur ya saya enggak tahu. Tapi dari pemerintah pusat nggak ada rencana seperti itu,” ujarnya.

Bendahara Negara ini juga memastikan belum ada perubahan skema transfer ke daerah. “Jadi enggak ada rencana perubahan transfer, cara transfer sampai sekarang ya. Seperti biasa yang dilakukan,” jelas Purbaya.

Sebelumnya muncul isu mengenai rencana perubahan penyaluran gaji ASN daerah dari BPD ke bank BUMN atau Himbara. Pemindahan itu dikhawatirkan bisa mempengaruhi bisnis perbankan hingga ekonomi daerah.

RI Bangun PLTS 100 GWp, Bos PLN: Ketergantungan Energi Fosil Bakal Berkurang

0

Jakarta, 9 September 2026 – Pemerintah resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) pada akhir Agustus 2026, sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi dan penguatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemanfaatan energi surya dalam skala besar yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) membuka peluang PT PLN (Persero) untuk mengoptimalkan sumber energi domestik menjadi pasokan listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil pada sistem kelistrikan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan, pengembangan PLTS merupakan bagian dari langkah strategis mengoptimalkan potensi energi surya di Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

“Dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya, kita dapat mengurangi ketergantungan pembangkit listrik terhadap bahan bakar fosil sekaligus menciptakan efisiensi biaya energi,” ujar Darmawan dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/9/2026).

Tampak PLTS Gilimanuk dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) yang berada di Gilimanuk, Jembrana, Bali. Pembangkit tersebut merupakan salah satu pengembangan tahap awal Program PLTS 100 GWp yang dicanangkan Presiden RI. (Foto: BPMI Setpres)

Darmawan melanjutkan, pengembangan PLTS yang dilengkapi BESS juga menjadi bagian dari transformasi sistem kelistrikan nasional. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan energi surya yang bersifat intermiten dapat diintegrasikan secara lebih optimal ke dalam sistem kelistrikan.

Di sisi lain, lanjut Darmawan, pengembangan program PLTS 100 GWp juga akan memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

Secara keseluruhan, program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,518 juta lapangan kerja, yang terdiri atas 3,465 juta lapangan kerja di sektor konstruksi dan 2,053 juta pada sektor manufaktur.

“Program ini diharapkan tidak hanya mendorong transisi menuju energi bersih, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi,” pungkas Darmawan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyampaikan pengembangan PLTS 100 GWp yang dilengkapi dengan teknologi BESS berpotensi memberikan penghematan signifikan bagi negara, khususnya dari penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Bahlil menjabarkan, program PLTS 100 GWp memiliki potensi penghematan hingga Rp73,9 triliun per tahun, yang berasal dari pemanfaatan PLTS dan BESS dibandingkan pembangkit berbahan bakar gas uap/diesel.

Selain memberikan manfaat fiskal, program ini juga diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan akses dan ketahanan energi, serta mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

“Terlebih lagi, Indonesia sudah memiliki industri panel surya dan industri baterai penyimpanan listrik/BESS di dalam negeri, sehingga melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ucap Bahlil.

Tol Kataraja Hampir Rampung, PTPP Catat Progres Capai 94,9 Persen

0

Jakarta, 9 September 2026 – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) terus mengejar penyelesaian pembangunan Jalan Tol Kataraja Seksi 1 yang menghubungkan wilayah Jakarta dan Tangerang. Hingga kini, progres konstruksi ruas tersebut telah mencapai 94,9 persen.

Tol Kataraja Seksi 1 memiliki panjang sekitar 6,7 kilometer, mulai dari STA 0+000 hingga 6+700. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,46 triliun sebelum PPN, dengan masa pelaksanaan hingga 14 Oktober 2026.

Selain mengejar penyelesaian konstruksi, PTPP juga telah menyelesaikan salah satu tahapan penting pada Jembatan Ramp 1 Junction (JC) Sedyatmo, yakni uji pembebanan.

Uji pembebanan tersebut dilakukan pada 27-29 Agustus 2026 bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (BKJTK).

Pengujian dilakukan secara dinamis dan statis dengan berbagai skema pembebanan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Khusus Nomor 13/P/BM/2025.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan penyelesaian uji pembebanan menjadi salah satu bukti komitmen perseroan dalam mengejar target penyelesaian proyek.

“Selesainya uji pembebanan Jembatan Ramp 1 JC Sedyatmo menunjukkan komitmen PTPP dalam menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Kataraja Seksi 1 sesuai target dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan, dan keandalan konstruksi. Kami optimistis proyek ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas logistik dan pengembangan kawasan di wilayah Tangerang dan sekitarnya,” ujar Joko Raharjo di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Proyek Tol Katara yang Dibangun PTPP akan Rampung. [Dokumentasi PTPP]
Tol Kataraja Dukung Akses ke PIK 2

Jalan Tol Kataraja Seksi 1 diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Banten, khususnya dari Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo di Jakarta Utara menuju wilayah Kosambi, Tangerang.

Ruas ini juga diharapkan memperkuat akses transportasi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju kawasan PIK 2. Selain itu, keberadaan tol tersebut ditujukan untuk memperlancar distribusi logistik serta mendukung pengembangan kawasan industri dan pergudangan di wilayah utara Tangerang.

Meski konstruksi belum sepenuhnya rampung, ruas tersebut telah difungsionalkan sejak 9 Oktober 2025 untuk arah PIK 2 menuju Jakarta dan arah Bandara Soekarno-Hatta menuju PIK 2.

Ruas ini juga telah memperoleh kategori Bintang 5 berdasarkan hasil Uji Laik Fungsi yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri.

PTPP Gunakan Teknologi untuk Kejar Progres

Dalam pengerjaannya, PTPP menerapkan sejumlah inovasi engineering. Salah satunya dilakukan melalui review design pada jembatan box girder balanced cantilever yang melintasi Sungai Kamal.

Optimalisasi jumlah segmen dari 12 segmen menjadi tujuh segmen per traveller berhasil mempercepat pekerjaan erection hingga satu bulan lebih cepat dari target awal.

Sementara pada Jembatan JC Sedyatmo yang memiliki bentang lebih dari 100 meter dan radius terkecil sekitar 88 meter, PTPP menerapkan Sistem Monitoring Kesehatan Struktur dengan lebih dari 100 sensor.

Sistem tersebut digunakan untuk mengawasi kondisi struktur sejak tahap konstruksi hingga masa operasional.

Salah satu tantangan proyek berada pada pekerjaan Junction Sedyatmo yang dibangun di atas Jalan Tol Sedyatmo, salah satu akses utama menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Area kerja yang terbatas membuat pekerjaan membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang terukur dengan tetap memperhatikan aspek Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE).

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 94,923 persen dan selesainya uji pembebanan Jembatan Ramp 1 JC Sedyatmo, PTPP masih mengejar penyelesaian Tol Kataraja Seksi 1 sesuai target yang telah ditetapkan.

Prabowo Subianto Ingin Semua Warga Punya Rekening, BRI-BSI Dapat Mandat

0

Jakarta, 9 September 2026 — Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua warga memiliki rekening koran. Dua bank BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) diminta menyediakannya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (07/09/2026).

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, penyediaan rekening bagi masyarakat akan didukung dengan pemadanan data kependudukan dari Dukcapil dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia. Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” katanya.

Airlangga mengatakan pemerintah telah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, capaian tersebut menunjukkan kondisi inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Airlangga menyebut pemerintah akan terus mendorong peningkatan capaian tersebut agar semakin optimal.

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” pungkasnya.